Saya tidak terkejut atau heran, kalau di setiap Pilkada masih ada iblis pencuri hati nurani, silakan baca celoteh saya sebelumnya. Hanya saja yang membuat saya tidak menyangka, ada pasangan calon (paslon) yang masih main api, padahal iya dianggap memiliki basis kuat, karena iya dilebeli religius dan santun, kok bisa ya?
Ini bukti tidak fair, tidak yakin dan rakus kekuasaan. Kalau saya salah ya maaf, tapi ini fakta demokrasi ala Indonesia, kecurangan dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Sungguh diluar dugaan, ketika seseorang terbukti merusak demokrasi dengan cara yang kotor, melalui petugas TPS yang memang dipercayakan oleh konstitusi untuk menjalankan proses demokrasi di setiap daerah, sungguh menyedihkan, seperti yang saya dan anda lihat di Pilkada DKI Jakarta, banyak oknum petugas TPS yang tiba-tiba berubah tugasnya, dengan tidak melayani pemilih semestinya.
Rekaman video yang tersebar menunjukkan bagaimana banyaknya warga Jakarta, yang menunjukkan kekesalannya terhadap oknum-oknum petugas TPS , yang semacam depedensia terhadap tugasnya melayani pemilih.
Sebenarnya saya tidak ingin menyudutkan siapapun, tetapi melihat video yang direkam oleh warga, sayapun semakin yakin ada ketidakberesan dalam proses pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin, ada paslon yang "mungkin" bermain mata dalam pilgub kali ini, tetapi, tetap saja itu belum ditindak oleh Bawaslu, apalagi pernyataan Ketua bawaslu yang menyebutkan pelanggaran dalam pilkada sering terjadi.
Maksudnya apa pak? saya malah bingung, lantas apa yang anda buat melihat fakta demikian, kenapa diam lalu seolah-olah pelanggaran tersebut hanyalah sesuatu yang biasa. Ingat pak, itu menyakitkan bagi pendukung paslon lain, jangan dianggap sepele. Kalau memang anda tidak bisa menyelesaikan, saya tutup saja celoteh saya, muak pak melihatnya.
Celoteh saya semakin tidak beraturan, habisnya elemen yang bertugas menuntaskan pelanggaran di Pilkada, menjalankan pilkada secara jujur dan bersih memilih bermain di air keruh, inikan penurunan demokrasi. Oknum-oknum petugas TPS mesti dilaporkan, apabila masyarakat memang memiliki bukti pelanggaran di setiap TPS, kan negeri ini sudah tegas menyatakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, biar tidak ada lagi dusta di antara kita.
(admn02)
Comments
Post a Comment